Optimalisasi Pengawasan, Bawaslu Gelar Rakornas Hubal Perdana

SURAKARTA - Bertempat di Hotel Grand Mercure Solo Baru Kota Surakara Provinsi Jawa Tengah, Rabu (4/10), berlangsing Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu 2024.

Rakornas perdana Bidang Pencegahan dan Hubal tersebut, dibuka Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono. Hadir Kepala Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Dr La Bayoni, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu, Asmin Safari Lubis dan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Izzy dan Tohir

Dalam laporannya, Kepala Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Dr La Bayoni mengatakan, rakornas ini dilaksanakan selama tiga hari mulai 4 hingga 6 Oktober 2023. Adapun pesertanya sebanyak 636 orang dengan rincian dari pimpinan dan staf propinsi dan 514 pimpinan Bawaslu Kab/kota khusunya Kordiv pencegahan, Parmas dan Humas.

"Saya minta ikuti kegiatan ini dengan seksama. Nanti bakal ada sejumlah narasumber yakni pimpinan KPU RI, Kementerian Kominfo. Ketua Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia serta akademisi dari Universitas Airlangga.

La Bayoni menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pengawasan sebagai tindaklanjiut Perbawaslu 7/2023, diantaranya dengan membuat 8 perjanjian kerjasama, 66 MoU dan 5 keputusan bersama.

"Nanti kami akan inventarisir kerjasama- kerjasama di tingkatkan provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga sudah melakukan ncurkan Sijari Hubal (Sistem jaringan informasi Hubungan Antar Lembaga)," terang dia.

Ditempat yang sama, pimpinan Bawaslu RI, Totok Haryono dalam arahannya mengatakan, hubungan dengan siapapun termasuk hubungan antar lembaga harus didasarkan rasa cinta. Untuk itu, peserta harus menyebarkan rasa cinta kepada semua elemen dan menjalin hubungan kerjasama. Tumbuh suburkan pula rasa cinta terhadap pekerjaan sehingga dapat menjaga agar tidak terjadi diharmonisasi dalam Pemilu 2024.

"Pemilu bukan milik penyelenggara dan peserta saja, namun milik semua rakyat Indonesia. Pemilu sebaga sarana demokrasi untuk memilih negarawan agar mendapatkan mandat dari rakyat. Bawaslu menjadi wasitnya dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan Sengketa, Divisi pencegahan menjadi garda terdepan. Semoga rakor ini membakar spirit dalam upaya menjaga hubungan dengan semua elemen agar pemilu lebih demokratis dan tidak terjadi disharmonisasi," pungkas dia.

#TIM Humas Bawaslu Lubuklinggau