Suhu Politik Pemilu Fluktuatif, Pemantiknya Sulit Diprediksi
|
PALEMBANG - Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Sumsel, masuk kategori sedang atau berada di urutan 19 di Indonesia. Meski begitu, penyelenggara dan pemangku kepentingan tak boleh terlalu percaya diri. Sebab suhu politik pemilu sangat fluktuatif, pemantiknya sulit ditebak. Demikian dikatakan Gubernur Sumsel, H Herman Deru saat memberikan pengarahan sebelum membuka acara Rakor Forkompimda Sumsel dan Forkompinda kota/kabupaten se-Sumsel di Hotel Wyndham, Kamis (21/9).
Untuk itu lanjut Gubernur, semua stakeholder khususnya penyelenggara pemilu harus bisa mengambil peran untuk mempertahankan citra penyelenggaraan pemilu yang baik di Sumsel. Dalam menyelesaikan masalah, penyelenggara pemilu jangan hanya memperhatikan aturan pokok saja.
Namun perlu pula mempertimbangkan sumber referensi dan aspek lainnya.
"Demikian pula kepala daerah, tetap waspada meskipun IKP kita masuk kategori sedang. Saya minta lebih banyak di daerah masing-masing. Kurangi dulu rapat di luar provinsi, fokuskan keamanan dan ketertiban.
Apalagi regulasi yang sangat beragam dan terus diupdate, makanya perlu lebih banyak berdiskusi untuk menyatukan frekuensi. Apalagi masih banyak peserta yang belum memahami regulasi. Misalnya mengenai pemasangan baliho, kepala daerah juga diminta mensosialisasikannya. Sampaikan informasi yang masif, tidak sepotong-sepotong," ucap Gubernur.seraya berharap pemilu dapat berlangsung sesuai asas luber jurdil sehingga menghasilkan pemimpin terbaik dan mempertahankan zero konflik.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin menjelaskan potensi-potensi masalah Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Diantaranya soal pemenuhan keterwakilan perempuan yang berubah setiap dapil. Pasca putusan MA 24 P/Hum/2023, masih ada parpol yang keterwakilannya dibawah 30 persen.
Potensi masalah kedua, pendirian TPS di tapal batas Palembang dan Banyuasin yang kembali mencuat pasca terbitnya Permendagri 134/2022. Kemudian soal penyiapan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tidak maksimal dalam penyediaan tempat. Antisipasinya, setiap kabupaten/kota perlu sewa gudang dan pemasangan cctv.
Potensi masalah lainnya lainnya, penertiban APK dan bahan kampanye yang dipasang bacaleg, kericuhan yang muncul saat rekap dan hitung dapat menimbulkan konflik horizontal dan ketatnya persaingan ketokohan dalam perebutan kursi legislatif khususnya di DPD dan DPR RI. Ditambah lagi akhir masa jabatan komisioner kab/kota yang berakhir 7 Januari 2024. Diperlukan percepatan adaptasi terhadap tahapan yang sedang maupun yang akan berjalan. Apalagi, untuk pertama kali tahapan pemilu dan pemilihan yang beririsian serta keserentakan antara Pilgub dan Pilgub/pilbup.
Meski begitu, Amra menegaskan bahwa tahapan pemilu sudah berjalan dan tidak ada konflik yang muncul. Ia menyebutkan terdapat 25.985 TPS di Sumsel yang tersebar di 241 kecamatan dan 3.249 kelurahan. Cakupan wilayahnya, seluas 91.592 km persegi meliputi 17 kabupaten/ kota dan dibagi dalam 98 dapil dan 720 kursi yang diperebutkan. Adapun pemilih yang terdaftar di DPT, tercatat sebanyak 6.326.348 pemilih. Angka tersebut sekaligus menempatkan Sumsel sebagai propinsi dengan jumlah DPT terbesar ke-9 di Indonesia.
Pangdam Mayjen TNI Yanwar Adil juga berkesempatan memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa TNI netral, tidak memihak dan siap membantu pengamanan. Menurut dia, regulasi pemilu saat ini sudah bagus namun harus disertai dengan penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan peserta pemilu yang bagus pula dengan mematuhi aturan.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rahmad Wibowo juga menyampaikan paparan. Kapolda menyebutkan, jumlah personilnya sebanyak 15.142 dinilai masih minim untuk mengamankan 25 ribu TPS.
Kajati Sumsel juga menjelaskan peranan pihaknya dalam Pemilu, yakni tergabung dalam bersama KPU dan Bawaslu Sumsel. Kajati menerangkan ketentuan pidana yang diatur dalam UU 7/2017 pasal 488 - 553.
Untuk diketahui, acara juga dihadiri Anggota Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, seluruh Forkompinda kabupaten/kota se-Sumsel, tak terkecuali Forkompimda Lubuklinggau diantaranya PJ Wako Trisko Defriyansa, Kapolres AKBP Indra Arya Yudha, Dandim 0406, Wakil Ketua i DPRD Hendri Juniansyah, Asisten I Kahlan Bahar, Ketua KPU Topandri, Kepala Kesbangpol Henny F, Kepala BPKAD Zulpikar dan Ketua Bawaslu Dedy Kariema Jaya.
#Humas Bawaslu Lubuklinggau
